Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dibeberapa daerah diseluruh Indonesia dalam hitungan hari akan segera dilaksanakan. Didalam politik memang tidak dapat kita pungkiri bahwa di hari-hari akhir adalah masa yang sangat krusial dan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai oleh para Pasangan Calon (Paslon) yang hendak merebut kursi kekuasaan.
Meskipun demikian seharusnya semua pihak harusnya menjaga kondusifitas daerah yang hendak melaksanakan Pesta Demokrasi. Lakukanlah strategi-strategi politik yang elegan dan konstitusional untuk meraih apresiasi serta dukungan dari masyarakat. Janganlah menggunakan strategi-strategi kotor yang dapat merusak proses demokrasi yang hendaknya berjalan Jujur dan Adil.
Pihak penyelenggara Pemilu baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Kepolisian harusnya bersinergi demi mencapai proses demokrasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang berprestasi dan berintegritas. Selayaknya Paslon, tim pemenangan maupun simpatisannya harus diawasi secara serius, janganlah lengah karena sampai detik ini masih banyak betebaran strategi kotor menggunakan Isu SARA baik di Sosial Media maupun langsung di akar rumput.
Banyaknya berseliweran cara-cara tidak konstitusional terkesan tidak ditindak tegas oleh pihak penyelenggara Pemilu. Banyaknya muncul narasi kampanye-kampanye yang mengarahkan masyarakat memilih Paslon berdasarkan Identitas bukan berdasarkan rekam jejak, prestasi dan program kerja. Cara-cara tidak konstitusional yang dilakukan oleh oknum-oknum yang membuat sukar untuk merestorasi Indonesia.
Penulis beberapa waktu ini sangat konsentrasi memantau dinamika politik yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang rentan akan terjadi seperti layaknya proses Pilkada DKI. Jakarta beberapa waktu yang lalu. Cara-cara yang dipakai oleh oknum-oknum mirip dengan yang terjadi di Ibukota. Masyarakat dibodoh-bodohi dengan doktrin sesat agar mengutamakan faktor Identitas Paslon daripada Rekam jejak, Visi dan Misinya.
Selain isu SARA, ada oknum-oknum saat ini menggunakan cara-cara yang tidak elegan dengan membangun opini bila Paslon yang dijagokannya kalah maka hasil Pesta Demokrasi tersebut adalah kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Opini tersebut merupakan sesuatu yang keliru dan patut diberi sanksi oleh Pihak yang berwenang. Dimana oknum tersebut mendoktrin masyarakat bahwa pemenang Pesta Demokrasi adalah jagoannya tidak bisa yang lainnya.
Opini ini dibangun oleh salah satu kader dari Partai yang dibentuk oleh Amien Rais yang katanya memiliki keinginan merebut kursi Presiden Republik Indonesia. Gimana mau jadi Presiden, jadi Capres saja belum tentu bisa karena kekuatan Partainya tidak dapat memenuhi persyaratan Presidential Treshold. Mending Eyang Amien menikmati masa-masa tua dengan represing dan merawat cucu.
Kembali ke Pilkada Sumut, kader PAN yang menyampaikan hanya kecurangan yang dapat mengalahkan jagoannya bernama Hendra Cipta (HC) yang merupakan Sekretaris DPW PAN Sumut. HC menyampaikan pernyataan ini di posko pemenangan Eramas. Berikut penulis sertakan petikan berita dari salah satu media lokal ternama kota Medan.
"Tidak ada yang bisa mengalahkan Eramas kecuali kecurangan," kata Sekretaris DPW PAN Sumut, Hendra Cipta, di posko pemenangan Eramas, Jalan A Rivai, Medan, Rabu (20/6/2018) sore. Hendra menyebut pihak yang bisa melakukan kecurangan pada pelaksanaan Pilgub Sumut yang digelar 27 Juni 2018 adalah penyelenggara pemilu. "Paslon tidak bisa berbuat curang, yang bisa curang itu hanya penyelanggara, seperti KPU ataupun petugas di TPS," tegasnya. Sumber medanbisnisdaily
Kader PAN ini juga menyampaikan Paslon tidak akan bisa berbuat kecurangan, seakan-akan pernyataan ini untuk membangun opini masyarakat bahwa mereka tidak akan dapat melakukan kecurangan. Apa HC ini berpikir bahwa masyarakat Sumut ini mayoritas bodoh ya, sudah jelas yang dapat menggunakan kecurangan adalah Paslon bersama kelompoknya demi merebut kursi kekuasaan.
Bila kita gunakan logika berpikir, apa manfaat bagi penyelenggara Pemilu melakukan kecurangan. Malah Penyelenggara Pemilu berkeinginan proses dan hasil Pesta Demokrasi berjalan jujur dan adil. Supaya Penyelenggara Pemilu mendapatkan apresiasi dan pujian dari semua pihak terkhusus masyarakat yang memiliki hak memilih.
Seharusnya pernyataan-pernyataan yang kontroversial seperti ini segera diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Alasannya jelas bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti kuat. kalau memang sudah punya bukti dan mendapatkan keputusan hukum tetap barulah layak disampaikan kepublik secara langsung maupun melalui media.
Penulis berharap pernyataan kontroversial tidak berdasar dan tidak punya bukti seperti yang disampaikan kader PAN ini tidak lagi terucap ke publik karena efek negatipnya jauh lebih besar daripada efek positip. Gimana mau meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih bila ada pernyataan-pernyataan yang merusak cara berpikir dan pengetahuan politik masyarakat. Mari kita tanamkan dan ajarkan masyarakat agar percaya penuh proses jalannya Pesta Demokrasi siapapun kelak yang akan jadi pemenangnya.
Begitulah Unta-Unta
Salam Stunting
0 Response to "PAN : Tak Ada Bisa Kalahkan Eramas Kecuali Kecurangan, Timses Membangun Opini Sesat"
Posting Komentar