Berbagai cara dilakukan untuk memenangkan pertarungan perebutan kursi empuk kekuasaan Provinsi Sumatera Utara. Bila kita flash back sebelum pendaftaran calon pun sudah ada oknum-oknum yang memakai Politik Identitas diakar rumput padahal dapat memecah belah bangsa ini terkhusus masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
Politik Identitas yang sangat kental terasa dalam Pilkada Sumut seakan-seakan mirip dengan yang terjadi di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ayat dan mayat pun jadi dagangan politik kelompok haus kekuasaan kala itu. Setelah tampuk kekuasaan diraih, janji-janji kampanye tidak kunjung direalisasikan malah semakin memperparah Ibukota.
Melihat potensi kemenangan jagoannya semakin menipis, oknum-oknum memainkan strategi lanjutan yakni menyebarkan isu-isu bahwa penyelenggara Pemilu yang tidak netral cenderung memihak salah satu Paslon. Isu kecurangan yang ditebarkan oleh Tim Pemenangan salah satu Paslon tersebut sudah jelas tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum tetap.
Tampak strategi ini dihembuskan untuk memperkuat kelompoknya ketika kalah nanti akan memainkan drama “Playing Victim” yang mengisahkan kelompok mereka mendapatkan kezoliman dan kecurangan. Akhirnya skenario drama Playing Victim ini pun terbaca oleh masyarakat secara umum. Sontak mayoritas masyarakat memberikan kritikan bahwa yang teriak-teriak Penyelenggara Pemilu terindikasi curang malah paling banyak tampak dimata masyarakat menggunakan cara-cara tidak elegan, Ibarat maling yang teriak maling. Strategi kuno peninggalan Orde Baru sebenarnya sudah lapuk dan bau busuk ini kembali dipakai kelompok pemburu kekuasaan. bukannya masyarakat memberikan apresiasi malah menuai kritikan dan juga kecaman.
Selanjutnya masuk program Tamasya ke TPS, kemungkinan mereka sudah mulai frustasi karena melihat potensi kekalahan semakin besar persentasinya. Maka Mereka memainkan strategi paling tidak etis, dengan membuat kegiatan Tamasya Almaidah yang mereka tiru dari Pilkada Jakarta. Penulis tidak ketahui apa manfaat positip dari program ini, tapi manfaat negatifnya sangat banyak antara lain, melaga-laga masyarakat diakar rumput, mengintervensi masyarakat, dan mengintimidasi yang memiliki hak suara.
Kualitas Djoss terbukti dengan menguasai semua ajang debat yang diselenggarakan resmi oleh KPU Sumatera Utara. Dengan tegas sembari menebarkan senyuman Djoss membuat pesaingnya auto bego sehingga tidak dapat memberikan perlawanan. Faktor ini pasti akan sangat mempengaruhi psikologis pemilih maupun barisan Pemenangan Paslon. Dana-dana yang kemungkinan besar sudah banyak dikucurkan bisa saja akan berdampak negatip terhadap Paslon yang mengalami kekalahan. Hati-hati kena stroke komandan !
Penulis melihat potensi kemenangan sudah ada ditangan pesaing Djoss kalau tidak menggunakan Politik Identitas. Banyaknya Partai pendukung dan relawan sebenarnya sudah menjadi modal kuat dengan mempoles sedikit saja kemungkinan besar akan menang. Kesalahan memilih strategi akan menghantarkan kejurang kekalahan. Indikasinya sudah sangat jelas, masyarakat yang sebelum-sebelumnya adalah keluarga besar golput Sumut akhirnya terpanggil menggunakan hak konstitusinya untuk membuat Paslon rasis terjun bebas dan menelan kekalahan.
Setelah semua strategi diatas tidak memberikan dampak signifikan bagi jagoan mereka yang jelas-jelas wawasannya cetek. Masa iya calon pemimpin tidak mengetahui apa yang dimaksud “Stunting” padahal merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih ada sampai sekarang di bangsa ini terkhusus Sumut. ditanya solusi Stunting dijawab menyediakan Mobil Jenazah. Sungguh kebodohan akut ya sahabat pembaca !
Berseliweran kabar salah satu Ormas Kepemudaan akan menerjunkan kelapangan anggota-anggotanya lengkap dengan seragam. Alih-alih untuk mengawal berlangsungnya Pilkada padahal tercium gelagat busuk akan mengintervensi masyarakat yang memiliki hak memilih. Berdasarkan Informasi yang penulis dapatkah dari salah satu media berita online bahwa Ormas Kepemudaan yang katanya akan ikut mengawal Pilkada Sumut adalah Pemuda Pancasila Sumut. Berikut petikan beritanya :
"Jadi yang mengawasi bukan organisasi Pemuda Pancasila (PP) wilayah Sumut, karena bertentangan dengan kerangka keamanan dan kenyamanan masyarakat," kata Sekjen KIPP Kaka Suminta kepada wartawan di Medan, Sumatra Utara, Senin (25/6/2018). "Aparat TNI-Polri tidak boleh membiarkan OKP (organisasi ke-pemudaan) seperti Pemuda Pancasila atau OKP yang lain berada di TPS dengan menggunakan atribut yangg justru itu membuat masyarakat resah," imbuh Kaka mengingatkan.Sumber harianterbit
Oleh karena viralnya kabar tersebut pihak penyelenggara Pemilu bersama Kepolisian merespon informasi akan adanya organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilgubsu di TPS-TPS (tempat pemungutan suara) dengan menggunakan seragam, pihak kepolisian tidak memperkenankan hal tersebut. Pengamanan pelaksanaan Pilgubsu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Kepolisian.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Iskandar Zulkarnain menjelaskan keputusan itu seusai mengikuti rapat persiapan penyelenggaraan Pilgubsu yang diselenggarakan Desk Pilkada Pemprov Sumut, Senin (25/6/2018). Turut hadir dalam rapat unsur pimpinan Forkopimda, Kanwil Kemenkumham dan sebagainya.
"Dikawatirkan dengan keberadaan oknum ormas berpakaian seragam akan menimbulkan intimidasi atau tekanan ke warga yang datang mencoblos ke TPS," kata Iskandar. Ungkapnya, untuk pengamanan Pilgubsu kepolisian daerah Sumatera Utara dibantu pasukan tentara dari TNI AD, AU dan AL. Oleh sebab itu pengawasan pelaksanaan Pilgubsu cukup dipercayakan kepada mereka. Sumber medanbisnisdaily
Gimana Ormas Kepemudaan ingin mengawal jalannya Pilkada bila tidak dalam posisi netral. Semua masyarakat sudah tahu Ormas diatas sudah deklarasi mendukung salah satu Paslon ditambah lagi Calon Wakilnya merupakan keluarga dari petinggi Ormas tersebut di Sumut. Bila dikatakan untuk menjaga kondusifitas dan mencegah kecurangan malah tidak masuk akal karena seluruh rakyat Indonesia sudah tahu seperti apa Ormas Kepemudaan tersebut dilapangan beberapa tahun belakangan ini.
Begitulah PREMA(ka)N- PREMA(ka)N
0 Response to "Polisi Melarang Ormas Kawal Pilkada"
Posting Komentar