Didalam politik siapa yang pandai memainkan isu maka dia yang akan memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, elit-elit politik yang sudah haus akan kekuasaan semakin gencar memainkan isu-isu yang harapan mereka dapat mempengaruhi masyarakat diakar rumput. Maka setiap ada kejadian di negeri ini selalu diarahkan ke Pemerintah Pusat sebagai penanggung jawab penuh, padahal bila kejadian-kejadian terjadi didaerah masih ada Kepala Daerah yang memiliki tanggung jawab yang paling besar.
Salah satu musibah yang terjadi di kawasan Danau Toba akhirnya menjadi bahan kritikan tanpa solusi dari elit-elit politik negeri ini. Sampai-sampai salah satu petinggi parlemen bangsa ini tahunya hanya menyalahkan bukan memberikan solusi minimal memberikan bantuan untuk mengurangi beban dari keluarga korban. Penulis tidak perlu sebut namanya karena bila disampaikan bisa-bisa tidak akan kelar artikel ini.
Musibah tenggelamnya KM. Sinar Bangun yang terjadi di kawasan Danau Toba tepatnya di perairan antara Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Diprediksi menelan korban jiwa sekitar 160 jiwa yang sampai hari ini masih banyak belum ditemukan meskipun titik kordinat tenggelamnya kapal sudah ditemukan oleh Basarnas.
Penulis memang sepakat sebagian besar masukan bernada keras dari Ratna S yang merupakan putri Batak yang namanya sudah mengglegar di negeri ini mungkin juga sampai ke PBB. Tetapi penulis melihat kedatangan beliau menyampaikan dukungan di pinggiran Danau Toba tepatnya di Tiga Ras Kabupaten Simalungun sudah tidak pas waktunya.
Seharusnya beliau dapat meluangkan waktunya ketika tangisan keluarga korban belum kering. Disaat itulah masyarakat membutuhkan dukungan semangat maupun solusi-solusi terbaik, bukan setelah kejadian berlangsung sampai beberapa minggu. Bila Oppung Ratna ributnya sekarang bukan membantu keluarga korban tetapi membuat keluarga para korban kembali dalam kesedihan yang sudah mulai terlupakan.
Buktinya saja di video yang viral hari ini di Sosial Media dan media berita, celotehan oppung Ratna yang katanya mewakili keluarga korban malah dibantah langsung oleh keluarga korban. Penulis asli ngakak nonton video viral tersebut, alhasil untuk mengobati rasa malu si Oppung pun menuding salah satu keluarga korban tersebut telah dibayar. Entah siapa yang bayar penulis pun tak tahu, tapi analisa penulis pernyataan itu terucap hanya untuk menghilangkan rasa malu si Oppung yang sudah sok-sokan mengklaim sebagai perwakilan keluarga korban.
Penulis melihat ada sebuah kejanggalan yang luar biasa melihat kepedulian si Oppung yang tiba-tiba saja datang berkunjung. Kok bisa bersamaan ya si Oppung teriak-teriak dipinggiran Danau Toba dengan sebuah aksi unjuk rasa ke KPU Sumut yang diinisiasi oleh mahasiswa dan masyarakat yang merasakan adanya kesalahan dalam kontestasi Pilkada Sumut tahun ini.
Aksi unjuk rasa soal Pilgub Sumut didepan kantor KPU Sumut nyaris bentrok, Senin (2/7) siang tadi. Pasalnya rekan-rekan juang yang mengatasnamakan dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Demokrasi (AMARA PEDAS) terkesan dihadang-hadang untuk menyampaikan langsung aspirasi ke komisioner KPU Sumut. Selayaknya KPU harus terbuka dan menerima aspirasi dari mahasiswa dan rakyat. Sumber waspada.co.id
AMARA PEDAS menyampaikan kegetirannya melihat kondisi Pilkada kali ini. Masalah C6 dan A5 masih menjadi polemik yang belum dapat diselesaikan sampai detik ini. Sungguh tidak masuk diakal ada masyarakat yang sejak lahir sampai tua sudah bertempat tinggal di suatu daerah malah tidak dapat surat Undangan (C6) dan tidak masuk DPT padahal Pesta Demokrasi sebelumnya mereka dapat undangan dan masuk DPT.
Media berita mainstream dan media sosial malah dipenuhi celotehan dari si Oppung. Penulis tidak tahu dua kejadian besar pada hari yang sama dan beda lokasi di Sumut ini sebuah kebetulan atau memang sudah didesain oleh Konsultan Politik. Tetapi secara umum celotehan si Oppung berhasil mengalihkan pandangan media dan masyarakat sehingga aksi mahasiswa di kota Medan jadi tidak menarik untuk dikonsumsi publik.
Padahal aksi yang dilakukan oleh kelompok AMARA PEDAS tersebut telah membongkar adanya indikasi praktek kecurangan dalam Pilkada Sumut tahun ini. Banyaknya masyarakat yang golput karena sistim Pesta Demokrasi yang tidak berjalan dengan baik akhirnya menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten bila merujuk dari hasil Debat Kandidat. Musibah seperti tenggelamnya Kapal dapat diantisipasi bila pemimpin Pusat sampai Daerah dapat bersinergi menjalankan segala peraturan yang berlaku. Tetapi melihat hasil Pilkada Sumut tahun ini jujur penulis pesimis ada perubahan signifikan kedepannya.
Begitulah Unta-Unta
0 Response to "Hati-Hati Pengalihan Isu, Mahasiswa Demo KPU Sumut, Ratna Ribut Ditepi Danau Toba"
Posting Komentar