Korupsi secara kasat mata seakan menjadi budaya bagi rakyat Indonesia. Masyarakat umum yang sebenarnya dirugikan kebanyakan sudah apatis. Malah kalangan menengah kebawah terkadang sudah menganggap biasa saja ketika mendengar ada pejabat negara yang kesandung tindak pidana korupsi. “Korupsi itu sudah hal biasa di negeri ini”, kira-kira seperti itulah inti dari tanggapan masyarakat akar rumput.
Beberapa hari terakhir ini jagat media sosial digemparkan berita bahwa Gubernur Jambi kader muda terbaik PAN Zumi Zola telah mengemban gelar tersangka oleh KPK terkait kasus suap-menyuap. Gubernur yang merupakan mantan aktor ini terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi. Gubernur Jambi itu ditengarai menerima gratifikasi sebesar Rp 6 miliar.
Meskipun telah melakukan tindakan korupsi, Partai yang menempa dan mendidiknya malah seakan-akan memberi support. Berbeda hal dengan Partai lainnya, ketika kadernya tercyduk melakukan tindakan korupsi pasti tidak akan diberi pengampunan dan tidak ada dukungan moril, karena tindakan yang telah dilakukan jelas merugikan Partai tersebut.
Paling menyesakkan dan menyedihkannya lagi sang Ketua Umum PAN Zulhas seakan mengkambing hitamkan sistim mekanisme Pilkada. Zulhas juga menyampaikan kritikan adanya tindakan korupsi Kepala Daerah karena gajinya kecil. Pertanyaannya yang timbul dibenak kita, mengapa banyak orang berbondong-bondong ya memperebutkan kursi penguasa bila gajinya kecil, sampai-sampai ayat dan mayat dibawa dalam kampanye politik.
Partai yang digawangi oleh Ketua MPR ini menyatakan tidak hanya memberikan dukungan biasa saja tetapi akan memberikan bantuan hukum. Memang pernyataan Zulhas tidak menyalahi Undang-Undang, tetapi dengan memberikan bantuan hukum kepada koruptor telah menciderai hati sanubari rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih terpuruk secara sosial dan ekonomi.
Ternyata selama kurun waktu beberapa tahun ini PAN telah menyumbangkan total 3 kader yang telah diusung menjadi Gubernur akhirnya menjadi pesakitan di hotel Prodeo terkait tindak pidana korupsi. Alasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto menyebut pihaknya kesulitan memantau kader di daerah.
Seluruh warga dunia mengakui bahwa wilayah teritorial Republik Indonesia memang sangat luas.Pada zaman yang sudah serba digital saat ini, alasan jarak sebenarnya sudah tidak logis untuk disampaikan. Media informasi sudah massif sampai kedaerah, layanan internet juga sudah terjangkau dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Menurut pendapat penulis adalah sebuah kebohongan belaka, bila ada petinggi Partai yang menyampaikan sulit memantau kader didaerah.
Sebelum aktor ganteng Zumi Zola disahkan menjadi tersangkap korupsi, Ternyata sudah ada rupanya 2 Gubernur kader PAN lainnya yang tercyduk. Mereka adalah Nur Alam yang merupakan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ridwan Mukti yang merupakan gubernur Bengkulu.
Nur Alam diduga menyalahgunakan kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara terkait pemberian izin pertambangan pada tahun 2016 lalu. Saat ini kasusnya masih berjalan di Pengadilan Tipikor. Kemudian Ridwan Mukti didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 1 miliar. Uang itu merupakan bagian dari janji sebesar Rp 4,7 miliar.
Waketum PAN Totok menilai baik Nur Alam, Zumi maupun Ridwan terjebak dalam budaya politik yang menuntut biaya tinggi. Dia pun berharap agar budaya tersebut hilang. Sama halnya dengan sang Ketum, bak pinang dibelah dua. Totok juga ikut serta mengkambing hitamkan budaya politik biaya tinggi, padahal yang menjadikan proses Pilkada biaya tinggi ya aktor-aktor politik juga. Masyarakat umum mana paham lebih mendalam terkait politik, ketika Pilkada tiba ada yang membagikan uang ya mereka terima dengan polosnya.
"Saran kita pokoknya ada perlakuan adil (dari KPK), jangan tebang pilih. Dan ya kewajiban partai untuk melakukan pembelaan, mendampingi. Ya saya kira bagian dari kewajiban dari partai (mendampingi Nur Alam dan Zumi)," terang dia. "Kalau ada satu kejadian begitu ya ini saya kira dampak dari budaya politik kita yang harus diubah. Jadi, bagaimana agar politik ini tidak lagi, apa, didominasi oleh kepentingan biaya tinggi," papar Totok.
Pernyataan Totok bahwa KPK harus adil dan jangan tebang pilih adalah pernyataan yang bermakna ambigu dan tidak berdasar. Penulis melihat kalimat ini dilontarkan ke permukaan untuk menutupi kesalahan fatal yang telah dilakukan kadernya. Tujuannya jelas agar masyarakat beranggapan KPK tidak profesional bekerja dengan terkesan memilih tokoh-tokoh yang akan dicyduk. Padahal faktanya siapapun pejabat yang terbukti melakukan korupsi akan digelandang ke hotel Prodeo mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Wahai pejabat elit hentikanlah menghembuskan isu-isu yang tidak memiliki alat bukti yang kuat. Masyarakat zaman now sudah cerdas, telah terbuka wawasan, dan cakrawala berpikirnya. Mayoritas masyarakat tidak akan langsung menelan bulat-bulat apa yang anda sampaikan, bila adapun yang terbujuk rayu itu hanya segelintir manusia yang berasal dari golongan sumbu pendek bumi datar.
Begitulah Kira-Kira
0 Response to "Ternyata 3 Kader Telah Dicyduk, PAN : KPK Jangan Tebang Pilih"
Posting Komentar