Pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 terasa semakin memanas. Kondisi sosial politik menjelang kontestasi Pilkada mengalami riak-riak yang dapat membuat persinggungan di akar rumput. Diketahui pada tahun 2018 ini KPU akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 171 wilayah. Dari 171 pilkada, 17 diantaranya memilih gubernur dan wakil gubernur. Pilkada akan digelar hanya dalam satu putaran.
Kejadian Pilkada DKI sungguh sangat membekas tidak hanya di benak masyarakat Ibukota, tidak dapat dipungkiri masyarakat didaerah lain juga mengalami efek negatif dari kondisi tersebut. Cara-cara politik terkesan tidak sehat yang terjadi di Ibukota beberapa waktu lalu menjadikan masyarakat kecewa.
Maraknya kampanye hitam kala itu sangat menyakiti hati, merebaknya jualan politik berbau ayat dan mayat menjadikan masyarakat terkotak-kotak. Realitas sosial seperti ini dapat membuat bangsa terpecah bila tidak segera diantisipasi semua pihak, baik pemerintah, kepolisian, penyelenggara pemilu, partai politik dan masyarakat itu sendiri.
Meskipun proses Pilkada Ibukota sudah sangat mengecewakan, tapi Sandi beberapa minggu yang lalu dengan berani meminta agar proses demokrasi yang akan berlangsung di daerah-daerah dapat mengikuti jejak pilkada DKI Jakarta. Sandi mengklaim proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur di ibukota berlangsung rukun dengan isu yang berpusat pada program kerja kesejahteraan masyarakat. Bila benar berfokus tentang kampanye program kerja, mengapa setelah mendapatkan tampuk kekuasaan malah membuat kondisi Ibukota kembali carut-marut. MIKIR !
Apakah penguasa Ibukota ini tidak merasakan malu ketika mengeluarkan komentar seperti demikian. Padahal bukan rahasia lagi, bila proses Pilkada DKI dipenuhi intrik-intrik politik yang tidak sehat yang mengakibatkan rakyat tersekat-sekat. Pernyataan Sandi bukan memberikan pencerahan malah memperpanas keadaan jalannya Pilkada didaerah lainnya. Faktanya tidak sedikit masyarakat yang miris melihat realitas kontestasi Pilkada DKI yang lalu.
Presiden Jokowi merasakan kegelisahan yang sama dengan masyarakat akar rumput yang telah terbuka cakrawala berpikirnya. Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan di tahun politik. Pilkada serentak yang diselenggarakan tahun ini berpotensi membuat masyarakat yang berbeda pilihan politik menjadi tidak rukun. Presiden Jokowi meminta masyarakat agar tidak mau dikompori oleh oknum-oknum politikus busuk yang orientasi perjuangannya hanya sebatas memperkaya diri beserta kelompoknya, bukan memiliki niatan mensejahterakan masyarakat.
Berikut petikan berita yang penulis lansir dari media berita online Kompas :
Pilkada Serentak yang diselenggarakan tahun ini berpotensi membuat masyarakat yang berbeda pilihan politik menjadi tidak rukun. "Jangan sampai karena pilihan gubernur, bupati, walikota, karena beda pilihan politik jadi tidak rukun antartetangga, antarkampung," kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Desa Hattu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Rabu (14/2/2018), seperti dikutip dari Antaranews.com. "Saya ingatkan di mana-mana itu ada pilihan proses demokrasi tiap lima tahun sekali. Jangan sampai bapak ibu dikompori oleh politikus," katanya. "Silakan pilih bupati, walikota, gubernur yang baik. Setelah itu rukun kembali," ucapnya.
Indonesia merupakan negara yang majemuk, beragam, berbeda-beda suku, ras, dan agama. Sehingga kerukunan dan persaudaran tidak boleh menjadi retak hanya karena perbedaan pilihan politik. Apalagi terlalu mahal biaya sosial, politik, dan ekonomi untuk menyelesaikan pertikaian antarwarga diakibatkan oleh dinamika politik yang tidak sehat. Pihak penyelanggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu terkesan kurang maksimal memberikan kontrol untuk mengantisipasi segala hal yang dapat mengakibatkan pertentangan di akar rumput.
Penyelenggara Pilkada seharusnya melakukan tindakan tegas bila ada bagian dari peserta Pemilihan yang menggunakan cara-cara kotor. Jalankan Tugas Pokok dan Fungsi dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Jangan lupa bahwa KPU dan Bawaslu bekerja dibiayai oleh uang rakyat, maka upayakanlah rakyat untuk mendapatkan kepuasan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Penyelenggara Pilkada wajib hukumnya tidak dapat ditekan oleh pihak manapun. Ketika netralitas dari penyelenggara Pilkada dijunjung tinggi, maka kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan peserta Pilkada dilapangan dapat diminimalisir.
Seluruh sahabat Seword di Indonesia, mari tinggalkan sifat-sifat anti sosial dan tidak responsif melihat dinamika sosial politik yang berkembang dipermukaan. Segeralah ikut berperan aktif menghambat pergerakan kelompok-kelompok perusuh yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi menguasai bangsa ini. Selama ini kelompok perusuh sudah keterlaluan mengobok-obok toleransi antar masyarakat, mari kita gebuk kelompok perusuh yang memecah belah bangsa demi kekuasaan.
Begitulah Kira-Kira
0 Response to "Sandi Minta Daerah Tiru Jakarta, Jokowi : Jangan Sampai Dikompori oleh Politikus"
Posting Komentar