Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang dipastikan akan sangat menarik. Konstalasi politik semakin tidak terduga, intrik-intrik politik berseliweran dipermukaan. Oknum-oknum yang ambisius untuk meraih kekuasaan tidak tertutup kemungkinan menggunakan cara keji, seperti menyebarkan informasi hoaks bernuansa fitnah. Tujuannya jelas untuk merusak elektabilitas dan menggerus suara dari pesaingnya.
Partai politik yang memiliki kursi di parlemen telah mulai bergerilya keakar rumput untuk menarik simpati masyarakat. Nama-nama tokoh yang dianggap potensial sudah mulai dipublikasi kepermukaan agar dapat dinilai langsung masyarakat mana yang terbaik serta layak untuk mengikuti kontestasi politik perebutan kursi Presiden dan Wakil Presiden.
Paling menarik untuk dibahas adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadikan Fahri Hamzah (FH) duduk dibangku empuk Wakil Ketua DPR. Memang saat ini kondisi hubungannya FH dengan Partainya tersebut sedang tidak akur, malah kemungkinan besar FH akan bercerai dengan partainya tersebut. Tidak dapat dipungkiri FH berperan aktif untuk membesarkan PKS dari awal berdiri sampai mempunyai sayap diseluruh penjuru negeri.
PKS mengajukan sejumlah kader mereka yang dinilai potensial diusung sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019 mendatang. Itu adalah hasil dari Musyawarah Majelis Syuro VI PKS yang digelar 13-14 Januari 2018 lalu. Namun, pengajuan calon itu mendapat kritik dari sejumlah kalangan, salah satunya pengamat komunikasi politik Ari Junaedi.
Menurut pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, calon-calon PKS masih sulit diterima pemilih secara luas, jika sikap politik yang diambil partai berlambang padi dan bulan sabit kembar tersebut masih sektarian dan tidak nasionalis. Ditengah bangsa yang heterogen seperti Indonesia, kandidat-kandidat yang berasal dari partai yang bersikap sektarian tidak dilirik rakyat sama sekali.
Pengajar di Universitas Indonesia ini juga menilai, beberapa nama yang digadang-gadang PKS untuk menjadi Capres - Cawapres di 2019, masih sekelas posisi menteri atau gubernur. Karena itu, sulit untuk disandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang elektabilitasnya cukup mumpuni. Pernyataan pengamat komunikasi politik ini menjadi gambaran bagi kita bahwa kandidat yang ditawarkan oleh mereka masih belum memenuhi kriteri untuk memimpin bangsa yang besar ini.
Berikut petikan pernyataan Ari Junaedi yang penulis lansir dari media berita JPNN :
"Saya kira segmen pasar pemilih untuk calon-calon yang puritan dan sektarian masih kecil, karena heteroginitas pemilih," ujar Ari kepada JPNN. "Saya kira dari beberapa nama yang digadang-gadang PKS untuk menjadi capres/cawapres di 2019, ada yang masih sekelas posisi menteri atau gubernur," imbuh Ari.
Bila ingin dipaksakan ikut bertarung dalam Pilpres mendatang, peluang yang paling realistis adalah menjadi Cawapres, karena Presidential Threshold untuk mengusung Capres-Cawapres cukup tinggi. Presidential Threshold disyaratkan berdasarkan hasil pileg sebelumnya, yaitu perolehan minimal 25 persen suara secara nasional atau perolehan kursi minimal 20 persen di DPR. Jadi tidak ada satupun partai yang dapat mengusung calonnya sendiri saat ini, harus tetap menjalin kerjasama sama dengan partai yang lainnya.
Melihat perkembangan dinamika politik sampai saat ini, PKS bepeluang besar dapat kerjasama dengan partai Gerindra yang kemungkinan besar akan mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto untuk maju bertarung melawan petahana. Jadi impian PKS untuk menjadi calon RI 1 sudah tidak realistis lagi untuk dicapai. Gerindra juga pasti akan mengkalkulasi lebih rinci potensi nama-nama yang akan dipinangnya sebagai Cawapres.
Bila Prabowo bertanding kembali dengan Presiden Jokowi, dapat dipastikan Gerindra bersama loyalis pendukung Prabowo akan total untuk merebut kursi penguasa. Kekalahan yang telah berulangkali dirasakan, pasti akan menjadi cambuk yang membuat mesin politik semakin gesit dan semangat dalam memenangkan kandidatnya.
Apapun cara-cara yang akan dilakukan oleh kubu Prabowo, berdasarkan hasil survey tetap saja Presiden Jokowi yang memiliki kemungkinan paling besar memenangkan Pilpres mendatang. Karakter pekerja keras Pakde membuat masyarakat Indonesia terkesima, mayoritas masyarakat telah jatuh hati melihat prestasi sang Presiden membangun bangsa ini dari sabang sampai merauke. Pakde yang sering blusukan kedaerah-daerah menjadi nilai tambah yang mendongkrak elektabilitas. Masyarakat dibeberapa daerah yang sama sekali belum pernah dikunjungi Presiden zaman old sangat tersanjung ketika Pakde mengunjungi daerahnya.
Pakde terkesan tidak menyukai retorika tingkat tinggi yang cenderung bernuansa basa-basi, seperti Gaberner Ibukota yang tahunya bercakap-cakap saja, tapi tidak tampak realisasi kerja dilapangan. Apa yang pernah dijanjikan pada masa kampanye sampai saat ini masih belum tampak sama sekali. Paling memalukannya lagi hasil kerja orang diklaim, seakan-akan Gaberner yang berperan aktif mensukseskannya.
Bagi sahabat Seword ada cara sederhana dalam menentukan pilihan dalam Pilpres mendatang. Bila menginginkan bangsa ini sama dengan kondisi Ibukota yang hampir tenggelam karena genangan air yang tidak bisa diajak kerjasama, pilihlah kandidat yang pernah mengusung Gaberner Ibukota. Tapi bila menginginkan bangsa ini semakin membaik dan pembangunannya merata dari ujung barat sampai ujung timur, pilihlah kembali Presiden Jokowi yang telah terbukti memiliki banyak prestasi.
Begitulah Kira-Kira
0 Response to "PKS Ajukan Kader Untuk Pilpres 2019, Pengamat : Kader Sekelas Gubernur"
Posting Komentar