Kepemimpinan Anies-Sandi yang merupakan lulusan Universitas dari Pamansam dalam 100 hari kerja menuai kontroversi. Kita sudah banyak dicekoki kebijakan koplak nan goblok, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sudah ditata dengan begitu baiknya malah diacak-acak. Pemerintah zaman old sudah lelah memperbaiki carut-marutnya Ibukota, tetapi penguasa DKI yang sekarang ini malah mengembalikan era kesemrawutan.
Sebenarnya kalau bisa jujur sudah banyak rangkaian kata dan alunan suara lantang untuk mengkritisi pemimpin ini. Meskipun telah banyak menuai kritikan tetap saja pemimpin yang pandai menata kata ini bungkam seribu bahasa tanpa sigap mengambil keputusan untuk meninjau ulang kebijakan yang tidak tepat. Sehingga masyarakat tidak dapat menahan kekesalan, akhirnya masyarakat wong cilik harus turun kejalan untuk menyampaikan aspirasi dan kritikannya.
Berikut artikel terkait : Supir Angkot Demo, Polda : Anies Buka Kembali Jalan Tanah Abang
Paska beberapa hari didemo oleh kelompok supir angkot yang memperjuangkan agar pemimpin yang telah dipilih JKT 58% membatalkan kebijakan aneh menutup jalan raya menjadikannya pasar raya. Kebijakan alihfungsi ini diakui oleh supir angkot dan masyarakat sekitar sangat merugikan dan mengganggu ketertiban dikawasan Tanah Abang.
Belum selesai dinamika sosial Tanah Abang tersebut, malah berseliweran lagi informasi ada perencanaan dari Pemerintahan Provinsi DKI. Jakarta dibawah komando Anies untuk memasang lift di rumah Dinas Gubernur DKI. Jakarta. Padahal Rumdin Gubernur DKI diketahui hanya memiliki 2 lantai, yakni lantai dasar dan lantai 1.
Hal tersebut kelihatan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Rumah yang hanya memiliki 2 lantai mau dipasang lift buat apa ya, apa anda sudah terlalu tua sehingga kelelahan untuk menjalani anak-anak tangga ?
Dalam SIRUP ditulis pengadaan elevator Rumdin Gubernur dianggarkan sebesar Rp 750,2 juta. Pengadaan lift akan dilakukan dengan skema pengadaan langsung. Berdasarkan informasi, anggaran pengadaan Rumdin Gubernur DKI masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI tahun 2018.
Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan, SIRUP sifatnya masih deklarasi bahwa Pemprov DKI akan mengadakan lift. "Kalau dokumen, personel, dan sebagainya sudah siap baru dieksekusi dengan lelang atau penunjukan langsung, dan sebagainya," kata Agus ketika dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (23/1/2017). Sumber wartakota.tribunnews.com
Sungguh ironis ya sahabat Seword, menurut penulis ada beberapa rancangan penggunaan alokasi anggaran kurang tepat dengan jargon kampanye. Anggaran yang dirasakan langsung masyarakat dikurangi dan disunat dengan alasan penghematan. Katanya Keberpihakan tetapi anggaran dialokasikan untuk hal yang tidak penting dan relevan. Misalnya lift di Rumdin Gubernur DKI, apa ada manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya jargon keberpihakan untuk siapa sih ?
Seharusnya pemimpin bersama pasukannya memakai logika berpikir, buat apa dana dihambur-hamburkan untuk membuat lift padahal bangunannya hanya 2 lantai saja. Wakil Gubernur saja sampai jogging tiap pagi dan mengikuti senam hanya untuk menikmati olahraga. Tetapi Gubernur tidak mau memanfaatkan sebuah rumah yang memberikan fasilitas olahraga tanpa harus menghirup debu-debu jalanan. Merujuk istilah Cak Lontong mari kita “MIKIR” !
Ketika menjalani anak-anak tangga 2 lantai dimanapun itu merupakan aktifitas yang tidak terlalu melelahkan ataupun merepotkan, kecuali bangunannya sampai memiliki banyak lantai barulah masuk akal kita kelelahan. Ketika menjalani tangga konvensional kita sudah sekalian menjalani proses olahraga secara tidak langsung. Otot-otot kita dilatih ketika melakukan proses tersebut.
Seharusnya ketika ada niatan untuk melakukan renovasi Rumdin apalagi memasang lift ada baiknya didiskusikan dong terlebih dahulu secara matang bersama sang pelatih senam, bagaimana tanggapan darinya, mana tahu diberi pencerahan. Penulis yakin pelatih senam yang benar-benar gemar olahraga bukan hanya pencitraan belaka, kemungkinan besar tidak akan menyetujui pemborosan anggaran seperti ini. Hal tersebut masih dugaan penulis saja loh bukan sebuah kepastian yang hakiki.
Mending dana sebesar 750 jutaan itu untuk kemaslahatan masyarakat umum bukan kepetingan pribadi. Penulis yakin dengan dana segitu sudah dapat membantu perbaikan Jembatan gantung di Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jadi dana tersebut lebih tepat guna dan bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak.
Kalau masih kurang tepat pengalokasian dana untuk perbaikan jembatan gantung, bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya. Memang dana segitu tidak sebanding dengan jumlah APBD, tetapi lebih idealnya dipergunakan memuaskan masyarakat bukan memuaskan diri sendiri atau ajang pemborosan anggaran saja. Bagi sahabat Pembaca Artikel ini hanya masukan saja, semoga bermanfaat bagi kita semua ketika mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin kedepannya.
Begitulah Kira-Kira
Salam Mikir
0 Response to "Rumah Dinas Gubernur DKI Bakal Dipasangi Lift, Pemborosan Anggaran Saja !"
Posting Komentar