Gubernur DKI. Jakarta periode sebelumnya kita mengenal pasangan yang sangat komplit dalam membagi tugas kerja. Bapak Jokowi yang saat ini menjadi presiden Republik Indonesia mengambil tugas terjun langsung meninjau lapangan sesuai dengan rekam jejak sewaktu masih berstatus mahasiswa. Dimana Bapak Jokowi aktif diorganisasi mahasiswa pencinta alam yang jelas mendidik para anggotanya agar gigih dan semangat untuk terjun kelapangan melakukan observasi ataupun melaksakan program-program organisasi.
Pasangan beliau kala itu adalah Ahok yang kita kenal sangat tegas dan teliti terkait administrasi. Pembagian tugas yang sangat baik sehingga masyarakat merasakan puas dengan kinerja pemimpinnya yang maksimal. Kepuasan masyarakat DKI. Jakarta yang menghantarkan bapak Jokowi menjadi orang nomor 1(satu) di negara ini, Meskipun hanya mengabdi sebentar saja di Provinsi DKI. Jakarta tetapi telah diberikan mandat oleh rakyat untuk mengabdi dan melayani seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke.
Disaat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Jakarta telah berganti dengan terpilihnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Rakyat pasti membandingkan cara kerja dan hasil kerja setiap pemimpin, Rakyat memberi tolak ukur dengan belajar dari catatan sejarah. Membandingkan kinerja Gubernur Jokowi, Ahok, Djarot, serta Anies yang saat ini telah berkuasa. Anies yang telah dipilih oleh 58% suara rakyat DKI. Jakarta pada Pemilukada putaran kedua. Anies dan Sandi diusung oleh partai Gerindra, PKS dan PAN yang bergabung diputaran kedua.
Setelah berkuasa Anies dan Sandi menunjukkan kebersamaan disetiap menjalankan tugas. Memang tidak ada yang salah bila antara Gubernur dan Wakil Gubernur itu harmonis dan menikmati kebersamaan, karena kebersamaan merupakan strategi yang pas untuk mendapatkan chemistry. Tetapi dapat berdampak dengan kinerja yang kurang optimal dalam melayani masyarakat yang jumlahnya banyak dan semua masyarakat butuh diperhatikan oleh pemimpinnya.
Penulis melihat kebersamaan yang dibangun oleh pasangan pemimpin ini terkesan tidak bermanfaat luas terhadap masyarakat. Mari kita bayangkan saja ketika pasangan pemimpin ini harus melakukan kunjungan kerja ke suatu wilayah harus bersama-sama pasti tidak akan efektif dan efisien. lebih baik pemimpin ini membagi tugas masing-masing sama halnya dengan pemimpin sebelumnya. Gubernur tugasnya terjun kelapangan dan wakil gubernur mengurus administrasi di kantor atau sama-sama terjun kelapangan tetapi dengan wilayah yang berbeda. Pembagian tugas seperti itu akan memberikan hasil kerja lebih optimal dan rakyat yang dapat dikunjungi juga akan lebih merata.
Dalam Penataan kota seperti wilayah Tanah Abang juga saat ini terlihat kesemrawutan, Kita ketahui bahwa masa pemerintahan sebelumnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengakui segan dan tidak berani bertindak sesuka hati untuk berdagang. Pada periode ini PKL dengan terbuka menyatakan keberaniannya untuk berdagang dikawasan tersebut. Perencanaan penyelesaian permasalahan Tanah Abang mengikutsertakan pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas seperti preman untuk membangun komunikasi dengan para pedagang menuai banyak pro dan kontra.
Kita sudah mengetahui dengan melihat langsung di lingkungan sekitar, Bagaimana tingkah laku dari para preman dilapangan. Tingkah laku para preman jauh lebih sadis dan kejam daripada penggusuran yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Dimana setelah masyarakat digusur bukan ditelantarkan tetapi diberikan solusi pindah ke lokasi yang baru dan lebih manusiawi. Bila ada sahabat pembaca merasa tersinggung dengan artikel ini menyampaikan bahwa preman lebih sadis dan kejam. Penulis menyarankan para pembaca searching dilaman google, Dapat dipastikan akan bermunculan informasi tentang kekejaman premanisme terhadap para kaum kecil seperti pedagang bahkan sudah banyak menjadi referensi dalam pembuatan buku dan perfilman.
Selain mengajak para begundal-begundal yang meresahkan, Sandiaga yang notabene wakil gubernur beberapa hari yang lalu pernah dibentak oleh tukang ojek telah memberi lampu hijau bagi H. Lulung untuk ikut serta dalam menangani permasalahan Tanah Abang. Kita sudah tahu memang benar bahwa wakil rakyat tersebut adalah putra kelahiran asli Tanah Abang. Berikut petikan berita tentang adanya lampu hijau bagi H. Lulung akan ikut berperan dalam penyelesaian permasalahan di wilayah Tanah Abang ;
“Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham ” Lulung” Lunggana siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menata Tanah Abang.
Lulung mengaku sudah dihubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang meminta bantuannya.
“Kemarin Sandi sudah telpon saya, ‘Pak Haji siap, ya’. Saya bilang siap, Sandi sudah berkomunikasi dengan saya,” ujar Lulung ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/11/2017).”
Sumber Kompas.com
Berikut penulis juga sampaikan biografi singkat H. Lulung, Pernah mendirikan PT Putraja Perkasa, lalu PT Tujuh Fajar Gemilang, dan PT Satu Komando Nusantara. Perusahaan ini disesuaikan dengan bidang Lulung, yaitu jasa keamanan, perparkiran, dan penagihan utang. Berbagai jabatan organisasi diembannya. Sebelum terpilih sebagai Ketua DPW PP DKI Jakarta, dia adalah Ketua DPC PPP Jakarta Pusat. Dia juga dikenal sebagai Ketua Pemuda Panca Marga DKI Jakarta dan Sekretaris Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Di luar itu, dia juga dikenal sebagai tokoh Tanah Abang yang disegani. Sekitar 2000 orang telah berhimpun padanya, dan disalurkan menjadi tenaga kerja produktif di berbagai sentra bisnis Tanah Abang. (Sumber Merdeka.com)
Penulis tidak mau langsung memberi kesimpulan tentang biografi singkat ini, Sahabat pembaca bisa menelaah sendiri seperti apa sebenarnya orang-orang yang Pemerintahan Provinsi akan ajak kerjasama menyelesaikan permasalahan di Tanah Abang. Seharusnya tindakan tegas yang harus dilaksanakan Pemerintahan Provinsi, Tidak perlu malu-malu melakukan tindakan penggusuran meskipun pernah berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Rakyat juga akan semakin paham kok kalau janji-janji kampanye ibarat rayuan pulau kelapa yang membuat terhanyut dan terbuai sementara saja.
Pemerintahan Provinsi seharusnya memberikan perintah bagi Satpol PP yang telah digaji oleh uang rakyat untuk menindak segelintir masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Rakyat yang tidak disiplin memerlukan tindakan tegas supaya mereka mentaati peraturan. Bukan memberi ruang gerak bagi para preman untuk mengkavling wilayah dan memeras rakyat dengan cara meminta uang keamanan dari para pedagang. Negara ini sudah ada polisi yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Penulis menegaskan diartikel ini bahwa preman tidak layak disebut pihak yang menjaga keamanan. Serta solusi penataan kota di wilayah Tanah Abang dengan mengajak preman berpartisipasi adalah langkah konyol dan pasti akan semakin mencekik masyarakat kelas bawah.