Beberapa waktu terakhir ini memang sudah tampak aneh yang dipertontonkan oleh tokoh-tokoh bangsa yang seharusnya mengkritik hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Tapi apa yang terlihat tokoh-tokoh bangsa yang terhormat malah memberikan kritik tentang pernikahan anak-anak Presiden Joko Widodo. Kritikan dan sindiran tersebut sangat memilih kasih padahal sudah jelas pernikahan anak-anak pejabat negara yang lainnya jauh lebih lux dan super mewah sampai ada mantan presiden yang menikahkan anaknya memakai fasilitas istana negara. Tetapi isu ini tidak berkembang pada masa pemerintahannya.
Tetapi ketika Presiden Jokowi menikahkan anaknya malah jadi bahan pembicaraan politis oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Permasalahan pernikahan ini dikatakan mewah, menurut menulis sangat tidak memenuhi kriteria karena proses dan pelaksanaan acara sakral dan suci ini memakai fasilitas milik pribadi dari keluarga besar Presiden Jokowi dimulai dari tempat pelaksanaan, catering yang mengurusi konsumsi dan tim panitia pernikahan pun dibentuk dari keluarga besar.
Apa aspek yang dapat menjadi bukti bahwa pernikahan ini mewah, Apa dengan jumlah undangan menjadi salah satu bukti. Menurut penulis itu adalah sebuah pendapat yang tidak tepat dan ada unsur kebodohan didalamnya karena namanya undangan ya prinsipnya menginformasikan dan mengajak agar dapat menghadiri acara tersebut. Bila yang di undang keacara tersebut memang ada kegiatan yang lebih penting dan darurat tidak diwajibkan kok untuk hadir. Sama halnya dengan yang memberikan kritik yang berbau sindiran menyampaikan tidak dapat hadir karena ada agenda-agenda kerja keluar negeri. Sahabat pembaca dan yang memberikan undangan pasti dapat memahaminya dan lebih baik tidak hadir nanti ngerusak suasana. hehehe
Undangan-undangan yang dapat hadir dalam acara pernikahan putri Presiden Jokowi menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak difasilitasi ataupun dalam bahasa yang sering kita dengar tidak ada diberikan akomodasi dan perongkosan menuju lokasi diadakan pesta tersebut. Para undangan menggunakan uang sendiri contohnya undangan yang datang merupakan ketua adat dari pulau Papua.
Salah satu kritikan yang diberikan wakil dewan tehormat yang bernama Fadli Zon menurut penulis sangat tidak bijak dan membuat tawa. Dimana kritikannya tentang Presiden Jokowi menikahkan 2 anaknya dalam 3 (tiga) tahun terakhir serta dihubungkan dengan presiden yang lainnya. Penulis melihat apa yang disampaikan tersebut bukan lagi termasuk kritik tetapi sudah masuk dalam unsur iri hati dan ketidaksenangan secara pribadi.
Indonesia adalah negara ideologi Pancasila yang mempercayai agama, Menurut agama sudah jelas mengajarkan bahwa jodoh adalah ditangan Tuhan YME. Jika sang Khalik sudah berkendak memberikan jodoh, sebagai manusia hanya bisa menjalaninya dan mematuhinya. Cuitan FZ yang notebene adalah wakil ketua DPR RI akhirnya menuai tanggapan yang monohok dari warganet, Ibarat menanam angin menuai badai.
Penulis melihat ada unsur politis dalam cuitan tersebut, Dimana sang wakil ketua dewan ini ingin membangun opini supaya masyarakat menggoreng-goreng permasalahan yang tidak penting ini. Dengan harapan membangun peluang menaikkan kredibilitas salah satu calon presiden yang memiliki ambisi untuk mencalonkan diri kembali tahun 2019. Penulis yakin jika masyarakat tidak menghempang dengan tanggapan-tanggapan monohok perkembangan opini ini akan digoreng dengan berbagai rasa sesuai selera bumi datar oleh kelompok cyber kremi. Isu-isu yang tidak mendidik ini akan disebarkan secara massif dan sistematis.
Selayaknya seorang politisi harus bertindak elegan dan memahami tata karma bukan mengkaitkan keluarga dari lawan politik untuk jadi konsumsi politik. Sungguh tidak mendidik bila kegiatan positip dari keluarga lawan politik ingin diputar balikkan menjadi isu-isu negatip. Berikut cuitan sang wakil ketua DPR RI terkait pernikahan putri Presiden Joko Widodo :
“Dlm 3 thn Pak @jokowi menikahkan 2 anaknya, tinggal 1 lg. Semua Presiden RI lain kalah dlm soal ini. Kerja kerja kerja,” @fadlizon
Penulis jujur melihat kinerja dari DPR yang terhormat saat ini hanya untuk menjadi tim sukses antar kepentingan kelompok. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang seharusnya tidak dijalankan dengan maksimal. Salah satu TUPOKSI dari DPR adalah menyampaikan aspirasi rakyat terhadap pemerintah dan membuat Undang-Undang yang berpihak kepada rakyat bukan mensukseskan titipan para pemilik kepentingan. Seharusnya DPR konsentrasi dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya yang sedang menumpuk tidak berkembang signifikan. Masyarakat akan mendukung, memberikan apresiasi dan tepuk tangan bila DPR memberikan solusi cerdas tentang permasalahan-permasalahan sosial, hukum, ekonomi, dan lain-lain yang dirasakan langsung masyarakat.
Perbaiki dulu track record negatip lembaga penyalur aspirasi rakyat yang anda pimpin, Selama ini merupakan lembaga terkorup di Indonesia. Jangan sekonyong-konyong menyindir dan mengkritik pemerintah yang sudah bekerja mati-matian untuk menjalankan program kerja yang telah dirasakan masyarakat bumi datar secara umum. Sebenarnya bukan gedung yang baru yang harus diberikan kepada wakil rakyat tetapi kaca yang besar agar dapat dipergunakan untuk evaluasi dan intropeksi diri.
Salam Bermoral,