Kebebasan yang kebablasan kembali terjadi di beberapa wilayah Provinsi DKI. Jakarta, Kebebasan yang dimaksudkan oleh penulis adalah dimana para Pedagang Kaki Lima disingkat PKL kembali menjajakan barang dagangannya di trotoar pinggiran jalan raya sehingga berdampak naiknya persentase kemacetan pasca dilantiknya gubernur dan wakil gubernur baru.
Rakyat secara umum kembali mempertanyakan komitmen pemimpin yang pidato pertama ketika sah menjabat seorang gubernur terkesan rasis beberapa waktu yang lalu. Gubernur yang terkenal santun dan ramah ini akhirnya dikritik dan banyak yang menghujat sampai melaporkannya ke Bareskrim Polri terkait pidatonya yang membahas tentang pribumi yang jelas-jelas sudah dilarang dalam Intruksi Presiden dan Undang-Undang.
Melihat kembalinya kondisi carut marut ibukota yang viral diberitakan laman berita online dan elektronik. Kondisi ini di zaman gubernur sebelumnya baik Ahok dan Djarot sudah bisa mengkodusifkan para pedagang liar yang memang sangat mengganggu masyarakat pengguna fasilitas umum baik itu jalan raya, trotoar, dan lain-lain.
Sepeninggal gubernur Ahok dan Djarot kondusifitas dan ketertiban di wilayah fasilitas umum kembali tidak terkontrol. Keberanian pedagang untuk membuka lapak dagangannya seperti tanpa ada rasa bersalah padahal mereka telah merenggut dan merampok hak-hak orang lain yang menggunakan fasilitas umum tersebut.
Pedagang terang-terangan mengakui bahwa mereka merasa aman dan nyaman ketika mendengar gubernur Anies dan wakil gubernur Sandiaga Uno dilantik. Para pedagang sontak bersorak sorai bahwa mereka tidak akan diganggu lagi untuk berdagang di pinggiran jalan raya. Penulis jujur bertanya-tanya mengapa para pedagang tersebut sangat percaya diri bahwa mereka akan aman dibawah pemerintahan DKI. Jakarta yang baru ini.
Berikut petikan berita pernyataan Pedagang Kali Lima tersebut (Sumber liputan6.com) :
Di mata Wargiyono, Ahok terbilang kejam dan tidak memandang "wong cilik". Karena itu, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017, membuat dia merasa aman berdagang. "Setelah mereka (Anies-Sandi) dinas, banyak yang mulai dagang lagi. Aman gitu. Yang penting kita tahu aturan enggak ganggu kendaraan," ujar dia.
Keberanian yang dimiliki para pedagang yang disampaikan pada media tersebut membuat penulis menjadi berasumsi bahwa adakah kemungkinan tim pemenangan yang pada masa kampanye menjanjikan bahwa ketika tokoh yang diusungnya menjabat maka para PKL tidak akan diganggu.
Semoga saja asumsi dan pendapat itu salah dan kita lihat saja sahabat Seword kedepannya apakah penguasa baru ibukota akan memberikan bukti bahwa yang penulis sampaikan tersebut tidak tepat ?
Memang momok permasalahan PKL ini tidak hanya dirasakan di ibukota saja tetapi diberbagai daerah permasalahan ini masih saja menjadi masalah terberat untuk diselesaikan karena Pemerintah memberikan solusi para PKL selalu merasa tidak tepat dan merugikan.
Jika ditertibkan dan dipindahkan ketempat yang layak untuk berjualan para pedagang selalu memberi alasan klasik bahwa ditempat yang baru barang dagangan mereka tidak laku dan para pedagang banyak yang merugi.
Melihat kondisi tersebut siapakah yang hendak dipersalahkan jika Pemerintah melakukan pembiaran memang jualan akan lebih laris dan menguntungkan bagi PKL tetapi yang dikorbankan adalah masyarakat pengguna fasilitas umum dan keindahan kota jelas akan terganggu dengan kondisi tersebut.
Sebaliknya jika para PKL ditertibkan dan dilarang menjajakan dagangannya di trotoar pinggiran jalan raya maka para pedagang akan menjadi korban bahwa dagangannya tidak laku dan mereka akan merugi.
Apapun permasalahannya sebagai Pemerintah yang kewajibannya melayani seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus mengambil keputusan yang bijaksana dan memang tidak dapat dipungkiri setiap kebijakan pasti akan ada yang menjadi korban yang artinya adalah pasti ada orang-orang yang merasa tersakiti dengan keputusan tersebut.
Berikut petikan berita tentang Anies akan menertibkan PKL (Sumber republika.co.id):
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keberadaan mereka dianggap mengambil hak pejalan kaki dan mengganggu arus lalu lintas sehingga harus ditertibkan. "Tentu harus ada penertiban, pokoknya semua kita tertibkan lagi," kata Anies di Balai Kota, Rabu (23/10).
Melihat realita ini penulis memang sepakat bahwa Pemerintah harus tegas mengambil keputusan terhadap PKL yang tidak mau menjual dagangannya di lokasi yang telah ditentukan dan lapak jualan yang telah disediakan.
Memang jika pihak Pemerintah Provinsi DKI. Jakarta menunjukkan ketegasannya maka yang akan menjadi korban adalah segelintir pedagang dan mungkin juga preman setempat yang setiap hari menikmati hasil memeras para pedagang. Tetapi yang menikmati hasil tindak lanjut keputusan tersebut adalah masyarakat umum dan penataan keindahan kota akan semakin maksimal.
Penulis menanti ketegasan dari gubernur dan wakil gubernur saat ini menyelesaikan masalah PKL di ibukota DKI. Jakarta supaya menjadi contoh bagi pemimpin daerah yang lainnya. Semoga Anies dan Sandi yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri dapat memberikan solusi terbaik dan menguntungkan semua pihak tanpa terkecuali.
Rakyat DKI. Jakarta Menanti Realisasi Janji-Janji Kampanye Penguasa baru !
Salam Pembuktian,