Anies Pemimpin yang Bervisi Politik Rasisme !

Foto Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Jakarta
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

Provinsi DKI. Jakarta telah resmi mendapatkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru setelah melalui proses Pemilihan Umum yang penuh dengan tawa, duka, intrik politik dan kita tidak dapat menampik banyak isu yang disebarkan dapat berdampak sistemik menghancurkan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu-isu perpecahan yang memang kita belum mengetahui siapa menjadi dalang ataupun orang-orang berada dibelakang layar yang menghimpun para pembenci keberagaman serta orang-orang dibelakang layar yang juga menghimpun dana pergerakan para penyebar isu perpecahan, Anti Pancasila dan SARA.

Sahabat Seword kita pasti sudah mengetahui bahwa sangat tidak mungkin ada kelompok mau bergerak tanpa adanya dukungan finansial yang membludak sehingga para cyber kremi begitu semangatnya dalam menyebarkan berita-berita hoax apalagi gerakannya tersebut sangat jelas merusak persatuan dan kesatuan negara yang kita cintai ini.

Melihat fenomena politik bangsa yang berkembang terakhir ini sangat kental dengan isu-isu pribumi dan non pribumi yang menurut hemat saya sangat rasis dan rentan membuat perpecahan dan runtuhnya perdamaian yang sudah kita rawat sejak reformasi diperjuangkan oleh aktifis-aktifis anti diktator presiden Suharto belasan tahun yang lalu.

Istilah pribumi dan non pribumi sudah dilarang diperbincangkan dan dipermasalahkan sejak masa presiden Habibie dengan menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 yang isinya sebagai berikut ini :

" MENGINTRUKSIKAN:

Kepada:

Para Menteri;
Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk:

PERTAMA: Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan."

Melihat isi Intruksi Presiden (InPres) ini sudah sangat jelas bahwa istilah Pribumi dan nonpribumi sudah dilarang dan jelas jika ada pejabat negara ataupun pemimpin lembaga non departemen termasuk Gubernur menyampaikan kata-kata tersebut adalah sebuah pelanggaran yang patut diberi sanksi pidana ataupun sanksi sesuai prosedur hukum berlaku di Indonesia.

Seharusnya seorang pemimpin itu merangkul semua kalangan dan golongan masyarakat tidak melahirkan kembali sebuah permasalahan lama dikalangan masyarakat. Sudah sangat jelas belasan tahun yang lalu dampak negatif dari maraknya isu-isu ini sehingga meluluhlantakkan jiwa kemanusiaan yang ada didalam pribadi lepas pribadi.

Pidato kontroversial ini akhirnya ditanggapi oleh sebuah lembaga penelitian yang bergerak di bidang pembahasan Demokrasi dan Perdamaian yang sudah tidak perlu lagi kita pertanyakan kredibilitasnya dalam mengedukasi masyarakat.

Lembaga ini adalah Setara Institute melalui ketuanya Hendardi memberi tanggapan bahwa mantan menteri yang dipecat oleh Presiden Jokowi yang saat ini menjabat Gubernur DKI. Jakarta telah memberikan sebuah pidato yang bervisi rasisme dengan menyatakan pribumi dan non pribumi.

Berikut petikan beritanya yang saya kutip dari website berita terpercaya Detik.com , Petikannya sebagai berikut :

"Menyimak pidato pertama Anies setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, publik menjadi mafhum bahwa visi politik Anies adalah rasisme. Politisasi identitas bukan hanya untuk menggapai kursi gubernur, tetapi hendak dijadikan landasan memimpin dan membangun Jakarta. Pidato yang penuh paradoks: satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan nonpribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang lainnya," kata Ketua Setara Instutite Hendardi dalam siaran pers ke media, Senin (17/10/2017).

Jujur saya sepakat dengan tanggapan dari ketua Setara Institute bahwa Gubernur Anies telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal pada hari pertama dinyatakan sah menjadi gubernur. Pidato beliau yang secara jelas tampak unsur yang rasisme dengan menyebut pribumi dan non pribumi jika dikaji lebih dalam lagi bahwa Beliau juga bukan bagian dari masyarakat pribumi karena merupakan warga keturunan Arab. Apakah warga keturunan Arab termasuk warga pribumi ?

ASUdalah kita jangan terus membahas perbedaan dan meributi status pribumi dan non pribumi jika bisa saling bergandengan tangan kan lebih baik memperjuangkan bangsa ini menuju kemajuan dan keberhasilan daripada selalu membahas masa lalu suram yang tidak elegan lagi saat ini.